JEMBER, FaktualNews.co-Rencana kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Jember, untuk menekan penggunaan BBM mendapat dukungan sekaligus catatan kritis dari DPRD setempat.

Namun, legislatif mengingatkan agar rencana tersebut tidak mengganggu pelayanan publik serta konsistensi efisiensi program pemerintah daerah seperti Bupati Ngantor di Desa/Kelurahan (Bunga Desaku).

Wakil Ketua DPRD Jember, Widarto, menilai bahwa kebijakan yang digagas Bupati Jember Muhammad Fawait tersebut sejalan dengan instruksi pemerintah pusat dalam merespons tekanan fiskal akibat lonjakan harga minyak dunia.

Kemdati begitu, dia menyatakan bahwa penerapan WFH harus dirancang secara selektif agar tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, situasi ekonomi ke depan tidak akan mudah, terutama karena kenaikan harga minyak mentah dunia yang jauh melampaui asumsi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), di tengah eskalasi perang di Timur Tengah.

“Dari asumsi APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) kita itu harga minyak mentah di 70 dollar Amerika Serikat (AS) per barel, sekarang sudah mendekati 100 dollar AS,” kata Widarto Senin (23/3/2026).

Dia menjelaskan, setiap kenaikan 1 dollar AS per barel berpotensi menambah beban subsidi Rp 3- Rp 7 triliun dalam setahun.

“Kalau naiknya 25 dollar AS, ya kalau kita ambil rata-rata Rp 5 triliun saja, berarti sekitar Rp 125 triliun tambahan beban subsidi,” ujar Widarto.

Di sisi lain, menurut dia, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS turut memperberat tekanan fiskal pemerintah.

Legislatif dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu mengingatkan bahwa pemerintah dihadapkan pada dua pilihan sulit, yakni membiarkan APBN tertekan atau membagi beban kepada masyarakat melalui kenaikan harga BBM.

“Kalau APBN jebol, kepercayaan publik dan investor bisa hilang, tapi kalau harga BBM naik, dampaknya inflasi dan daya beli masyarakat turun,” katanya.

Widarto mencontohkan, tanpa kenaikan BBM pun inflasi di Jember sudah tercatat tertinggi di Jawa Timur pada Februari lalu.

Karena itu, dia sepakat Pemkab Jember perlu mengambil langkah mitigasi sejak dini, termasuk penghematan energi oleh pemerintah dan masyarakat.

“Masyarakat tetap harus diedukasi, tidak bisa seakan-akan baik-baik saja, ke depan harus ada upaya-upaya penghematan,” ujarnya.

Dalam konteks itu, WFH dinilai sebagai salah satu opsi yang rasional, selama disertai skema yang jelas mengenai sektor layanan yang tetap harus berjalan optimal.

“Nah, apa yang harus di-WFH, lalu bagaimana biar menghemat BBM, itu yang harus diatur,” kata Widarto.

Selain WFH, Widarto juga menyoroti perlunya konsistensi efisiensi dalam program-program pemerintah daerah, termasuk kegiatan yang dinilai menyerap anggaran besar.

Dia lantas menyinggung program Bunga Desaku yang dinilai bisa dievaluasi dari sisi efisiensi.

“Bukan berarti kami tidak sepakat programnya, tapi di tengah keterbatasan fiskal, kegiatan yang mengumpulkan banyak orang dan berbiaya tinggi itu harus dihindari,” ujarnya.

Widarto menilai fungsi penyerapan aspirasi masyarakat dalam program tersebut sebenarnya sudah bisa dilakukan melalui platform digital yang lebih hemat biaya.

“Bupati sudah melakukan lewat live TikTok, live Instagram, kanal Wadul Guse, itu menurut saya lebih efektif dan biayanya jauh lebih murah,” katanya.

Widarto juga menilai pendekatan digital justru memberi ruang lebih luas dan leluasa bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi tanpa tekanan sosial.

Oleh karena itu, dia mendorong agar kebijakan efisiensi, termasuk WFH, diiringi dengan rasionalisasi program agar tidak terjadi tumpang tindih anggaran.

“Artinya tidak perlu double, kalau tujuannya sama bisa pakai cara yang lebih efisien,” ujar Widarto.

Penghematan BBM, menurut dia, bukan semata soal pengurangan penggunaan kendaraan, tetapi juga menyangkut efisiensi kegiatan yang dibiayai negara.

Dia pun mengingatkan, jika pada akhirnya pemerintah harus menaikkan harga BBM, maka perlu disiapkan jaring pengaman sosial bagi masyarakat.

“Pemerintah harus siapkan skema bantuan agar masyarakat menengah ke bawah tetap bisa memenuhi kebutuhan pokok,” pungkasnya.