LAMONGAN, FaktualNews.co -Satu keluarga asal Desa Tawangrejo, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan, yang baru saja dipulangkan dari Iran, belum juga sampai ke rumah. Empat WNI asal Lamongan yakni Maftukhin, Qurunia Rani Rahma, Zaki Muhammad, dan Fatimah Zafira Hashen termasuk dalam rombongan 19 Warga Negara Indonesia (WNI) yang dievakuasi dari wilayah konflik di Timur Tengah.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Lamongan, Dianto Hari Wibowo, membenarkan bahwa mereka adalah bagian dari kelompok WNI yang dievakuasi menyusul eskalasi konflik antara Iran dan Israel.

“Iya, satu keluarga pulang dari Iran asal Desa Tawangrejo, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan. Sudah tiba di Indonesia, namun hingga saat ini belum sampai ke rumah,” ujarnya. Kamis (26/6/2025).

Menurut Dianto, proses evakuasi dilakukan bertahap melalui sejumlah penerbangan yang dimulai sejak 24 Juni dan akan berlangsung hingga 10 Juli 2025. Dari total 19 WNI yang dipulangkan, sebanyak 14 berasal dari Iran dan 5 dari Yaman.

“Kepulangannya bertahap, per penerbangan,” jelasnya.

Namun, sebuah persoalan administratif kini mencuat. Keempat warga Lamongan tersebut diketahui berstatus nonaktif dalam sistem kependudukan nasional.

Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Lamongan, Ahmad Edwyn Anedi.

“Setelah saya cek di sistem pusat, datanya sudah dinonaktifkan karena sudah lama tidak ada aktivitas administrasi,” ujar Edwyn.

Ia menyebut tidak adanya interaksi dengan layanan publik berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), seperti pencetakan e-KTP atau pembaruan data, sebagai penyebab utama.

Edwyn pun berharap agar pihak bersangkutan segera datang langsung ke kantor Disdukcapil agar data mereka bisa diaktifkan kembali.

“Kami siap membantu proses reaktivasi data sesegera mungkin,” imbuhnya.

Pemerintah daerah terus memantau kondisi para WNI yang dipulangkan dan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan mereka dapat kembali beradaptasi dengan kehidupan di tanah air, termasuk pemulihan hak administratif mereka.