LAMONGAN, FaktialNews.co-Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, resmi dikukuhkan sebagai Koordinator Wilayah (Korwil) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Provinsi Jawa Timur periode 2025–2030.

Pengukuhan ini dilakukan langsung Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, pada Kamis (17/7/2025) dalam Rapat Koordinasi Nasional Apkasi yang digelar di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta Pusat.

Dalam sambutannya, Bupati Yuhronur menyampaikan bahwa Apkasi memiliki peran strategis sebagai wadah koordinasi dan advokasi kepentingan kabupaten se-Indonesia.

Menurutnya, Apkasi adalah instrumen penting dalam merealisasikan efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya dalam memperkuat otonomi daerah.

“Kabupaten merupakan ujung tombak pemerintahan dalam mendorong perubahan serta percepatan pembangunan. Dengan kekuatan kolaborasi antar daerah melalui Apkasi, kita bisa lebih fokus menyelesaikan masalah kemiskinan, pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara nyata di daerah,” tegas Yuhronur. Kamis (17/7/2025).

Senada dengan itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya peran kabupaten dalam mendorong kemajuan nasional.

Namun, ia juga mengingatkan bahwa keterbatasan anggaran menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah. Oleh karena itu, Mendagri mendorong kepala daerah agar lebih proaktif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“PAD adalah kunci kemajuan daerah. Pemerintah kabupaten harus membuka ruang selebar-lebarnya bagi investasi swasta, menyederhanakan regulasi, serta memberdayakan BUMD dan BLUD agar berkontribusi nyata pada pembangunan,” ujar Tito.

Lebih lanjut, Mendagri juga menekankan pentingnya percepatan penyelesaian dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai landasan utama dalam menarik investasi dan menata pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Sebagai Korwil Apkasi Jawa Timur, Bupati Yuhronur Efendi diharapkan mampu menjadi motor penggerak sinergi antar kabupaten di Jawa Timur, serta menjadi jembatan antara pemerintah daerah dan pusat dalam upaya membangun Indonesia dari daerah.