JOMBANG, FaktualNews.co- Guna memastikan bantuan sosial (bansos) tepat sasaran. Kementerian Sosial RI bersama Pemkab Jombang menggelar sosialisasi penerapan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Kegiatan yang mengusung tema Kolaborasi Program Prioritas Presiden Dalam Rangka Membangun Sumber Daya Manusia Menuju Kemandirian Ekonomi ini dipusatkan di Pendopo Kabupaten Jombang, Sabtu (28/2/2026).

Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, hadir bersama rombongan dan disambut Bupati Jombang  Warsubi, Wakil Bupati Salmanudin, Sekdakab Agus Purnomo, Kepala BPS Kabupaten Jombang, perwakilan Forkopimda, kepala OPD, kepala desa/lurah, operator data desa/kelurahan, serta SDM pilar sosial seperti Pendamping PKH, TKSK, dan TAGANA se-Kabupaten Jombang.

Dalam arahannya, Gus Ipul menekankan pentingnya pengakhiran ego sektoral data sebagaimana amanat Inpres Nomor 4 Tahun 2025. Mulai 2025, data kemiskinan dipusatkan satu pintu melalui Badan Pusat Statistik (BPS) dan disajikan dalam bentuk peringkat desil 1 sampai 10.

Menurutnya, Bupati, Wakil Bupati, para pendamping sosial, hingga Operator SIKS-NG desa/kelurahan harus memperkuat kolaborasi untuk menghadirkan data kemiskinan yang akurat dan mutakhir.

Ia menegaskan bahwa data kemiskinan bersifat dinamis sehingga perlu diperbarui secara berkala melalui jalur formal maupun partisipasi masyarakat.

“Data ini sangat dinamis, kondisi pagi dan sore bisa berbeda. Tugas kita di daerah membantu pemutakhiran data secara faktual di lapangan, lalu mengirimkannya ke BPS. Hasil olah data akan disajikan setiap tiga bulan sekali. Dengan data akurat, kita menghindari kesalahan sasaran yang bisa menjadi temuan di masa depan,” ujar Gus Ipul.

Ia menjelaskan, elemen strategis seperti RT, RW, kepala desa, Dinas Sosial, hingga BPS daerah harus bersinergi di bawah koordinasi bupati.

Hasil pemutakhiran data dari desa akan dibawa ke pusat untuk diolah dan dipublikasikan setiap tiga bulan dalam bentuk pemeringkatan desil.

Selain melalui Musyawarah Desa (Musdes), Kemensos juga membuka ruang partisipasi publik melalui mekanisme digital. Masyarakat yang menemukan ketidaksesuaian penerima bansos, seperti penerima dengan aset mewah, dapat melaporkan melalui Aplikasi Cek Bansos dengan fitur “Usul” dan “Sanggah”, Command Center Kemensos di 171 atau 021-171 (layanan 24 jam), serta WhatsApp Center Lapor Bansos di 08877 171 171.

Berdasarkan evaluasi sepanjang 2025, Kemensos menemukan hampir 2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak lagi memenuhi kriteria sebagai penerima bansos.

Hal ini menegaskan pentingnya pembaruan data secara berkala agar intervensi pemerintah tepat sasaran.

Dalam kunjungan tersebut, Gus Ipul juga meninjau penampilan siswa-siswi Sekolah Rakyat (SR) di Jombang dan berdialog dengan kepala sekolah serta para siswa.

Ia menyebut, per Januari 2026 Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan operasional 166 Sekolah Rakyat di 34 provinsi, termasuk di Jombang, yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.

Sementara itu, Bupati Warsubi menyambut baik sosialisasi DTSEN sebagai langkah strategis dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Jombang. Ia menegaskan komitmen Pemkab untuk memperkuat peran operator data desa dan pilar sosial.

“Kami sangat mendukung penerapan DTSEN. Dengan pemetaan desil yang jelas, intervensi pemerintah daerah akan lebih terukur. Kami siap berkolaborasi menghadirkan data faktual dari tingkat RT/RW hingga kabupaten agar seluruh program bansos benar-benar tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat Jombang,” tegasnya.

Di akhir kegiatan, Bupati Warsubi menyampaikan apresiasi kepada seluruh SDM pilar sosial yang telah bekerja dengan penuh dedikasi dalam mendampingi masyarakat.

Ia berharap pengabdian tersebut menjadi amal kebaikan dan memberi manfaat luas bagi warga Jombang.