PONOROGO, FaktualNews.co-Lebih dari 1.000 guru tidak tetap (GTT) di Kabupaten Ponorogo belum bisa masuk dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) karena sistem masih dikunci pemerintah pusat.

Salah satunya Any Suwaiba, yang telah mengabdi sebagai guru selama lebih dari tiga tahun namun belum tercatat secara administratif sebagai tenaga pendidik.

“Saya mulai mengajar 2013 di SDN 2 Sekaran, Kecamatan Siman. Lalu sempat berhenti karena melahirkan, dan kembali mengajar pada 2023 di SDN 2 Kauman,” ujarnya melalui sambungan telepon, Senin (4/5/2026).

Kepala Dinas Pendidikan Ponorogo, Nurhadi Hanuri, mengatakan akses Dapodik dikunci pemerintah pusat untuk mengendalikan belanja pegawai daerah yang telah mencapai 37 persen.

“Dikunci sama Kemendikdasmen. Dapodik menjadi salah satu filter rekrutmen tenaga baru. Kalau dibuka, ada potensi penambahan pegawai yang bisa berdampak pada belanja pegawai,” jelasnya.

Di sisi lain, kebutuhan tenaga pendidik terus meningkat seiring banyaknya guru PNS dan PPPK yang memasuki masa pensiun.

Akibatnya, sekolah tetap merekrut tenaga pengajar baru di luar sistem Dapodik agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan.

“Mau tidak mau sekolah mengangkat tenaga baru di luar Dapodik agar pembelajaran tidak kosong. Untuk pembiayaan diserahkan ke masing-masing sekolah,” imbuhnya.

Meski belum diakui secara administratif, Any tetap aktif mengajar selama dua tahun terakhir.

Ia mengaku penghasilannya sebagai GTT masih jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Dulu gaji Rp 250.000, sekarang Rp 500.000 karena jadi guru kelas dan mengajar ekstra,” katanya.

Untuk menambah penghasilan, Any juga membuka les tambahan bagi siswanya.

Di tengah keterbatasan tersebut, Any bersama ribuan GTT lainnya berharap pemerintah segera membuka akses Dapodik agar pengabdian mereka mendapat pengakuan resmi.

“Kami berharap Dapodik segera dibuka supaya kami bisa masuk,” pungkasnya. (Sumber: Kompas.com).