KEDIRI, FaktualNews.co – Pemerintah Kabupaten Kediri kini tengah memacu penyelesaian proyek rehabilitasi kantor Pemkab Kediri. Jika tidak ada kendala berarti, gedung tersebut ditargetkan rampung sepenuhnya pada Juni 2026 mendatang, Kamis (18/6/2026).

​Meski dari sisi visual bangunan sudah tampak berdiri kokoh, pihak Pemerintah Kabupaten Kediri tidak ingin terburu-buru. Saat ini, fokus utama tertuju pada tahap pengujian teknis yang krusial sebelum gedung siap ditempati kembali untuk melayani masyarakat.

​Plt Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Kediri, Irwan Candra Wahyu Purnama, menjelaskan bahwa proyek ini dikerjakan dalam satu paket dengan pembangunan kantor Samsat. Saat ini, pihaknya sedang melakukan pengecekan mendalam terhadap sistem pendukung gedung.

​”Memang secara fisik kelihatan sudah selesai, tapi mungkin di dalam itu masih ada pengujian-pengujian lainnya terkait kinerja MEP (mechanical, electrical, plumbing),” ungkap Irwan

​Menurut Irwan, pengujian sistem mechanical, electrical, dan plumbing (MEP) tersebut menjadi poin vital untuk menjamin aspek kelistrikan, pencahayaan, hingga sistem mekanikal lainnya berjalan optimal.

Setelah seluruh rangkaian pengujian selesai dan dinyatakan lulus, pelaksana proyek akan melakukan serah terima aset kepada bagian umum Pemkab Kediri.

​”Kalau sudah selesai diserahkan baru nanti kita boyongan,” imbuhnya.

​Menyikapi target waktu ke depan, Pemkab Kediri optimistis bahwa proses perpindahan aktivitas perkantoran atau yang sering disebut ‘boyongan’ dapat dilaksanakan pada Agustus 2026. Kehadiran wajah baru kantor pemerintahan ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi efektivitas layanan publik di Kabupaten Kediri.

​”Kalau bisa nanti bulan Agustus sudah ditempatkan, sudah melakukan boyong-memboyong,” kata Irwan.

​Selain menuntaskan rehabilitasi kantor Pemkab, Dinas Perkim Kabupaten Kediri saat ini juga tengah mengawal sejumlah proyek strategis lainnya sepanjang tahun 2026. Di antaranya adalah percepatan pembangunan stadion dan museum yang dilakukan secara bertahap, disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah.