SAMPANG, FaktualNews.co – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Sampang menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD setempat, Kamis (25/6/2026).

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai perlu mendapat evaluasi secara menyeluruh.

Koordinator Lapangan aksi, Ramdhani, menegaskan bahwa besarnya anggaran negara yang digelontorkan untuk Program MBG harus berbanding lurus dengan kualitas pelayanan yang diterima masyarakat.

“Pelaksanaan Program MBG perlu dievaluasi secara komprehensif, mulai dari tata kelola program, mekanisme pengadaan, keamanan pangan, distribusi, optimalisasi penggunaan pangan lokal, manfaat ekonomi bagi masyarakat, hingga sinkronisasi kebijakan antarinstansi,” ujar Ramdhani.

Menurutnya, PMII menemukan sejumlah persoalan di lapangan yang perlu menjadi perhatian bersama. Temuan tersebut antara lain dugaan pembayaran gaji relawan yang tidak diberikan secara penuh, indikasi mark up anggaran, pasokan bahan pangan yang dinilai belum memberikan manfaat maksimal bagi petani lokal, menu makanan yang diduga tidak sesuai ketentuan gizi, hingga persoalan kebersihan dapur dan pemenuhan kewajiban Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

“Pemerintah daerah, DPRD Kabupaten Sampang, serta lembaga pengawas terkait harus memastikan pelaksanaan program ini berjalan sesuai ketentuan dan terbebas dari potensi penyimpangan struktural,” tegasnya.

Selain meminta evaluasi total, PMII juga mendesak DPRD Kabupaten Sampang segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terbuka dalam waktu 2 x 7 hari.

“RDP tersebut diharapkan melibatkan seluruh OPD terkait, instansi vertikal, pelaksana Program MBG, kepala yayasan, kepala SPPI, Satgas atau Binwas MBG Kabupaten Sampang, serta PC PMII Sampang,” pintanya.

Ramdhani menambahkan, setiap kebijakan publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Menurutnya, keberhasilan sebuah program tidak hanya diukur dari besarnya anggaran atau perencanaan yang dibuat, tetapi juga dari transparansi, ketepatan sasaran, dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.

“Program yang baik bukan hanya besar dalam perencanaan, tetapi juga jelas dalam pelaksanaan, transparan, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan rakyat secara nyata,” katanya.

Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sampang, Moh. Iqbal Fathoni, menyatakan pihaknya membuka ruang untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Program MBG di daerah.

“Pada dasarnya, baik dari sisi proses maupun pelaksanaan, Program MBG memang perlu dievaluasi. Sesuai permintaan teman-teman mahasiswa, DPRD akan mempertimbangkan pelaksanaan RDP dengan Satgas atau Binwas MBG, PMII, tokoh masyarakat, serta OPD terkait,” ujar Iqbal Fathoni

Ia menegaskan DPRD memiliki fungsi pengawasan sehingga perlu memanggil pihak-pihak terkait guna memperoleh informasi yang utuh mengenai pelaksanaan program tersebut.

“Kami perlu memanggil pihak terkait agar dapat mengetahui secara langsung kondisi di lapangan sehingga fungsi pengawasan DPRD dapat berjalan dengan baik,” ucapnya.

Iqbal Fathoni juga mengingatkan bahwa sejak awal peluncuran Program MBG, DPRD telah menekankan pentingnya keterlibatan pelaku UMKM lokal agar manfaat ekonomi program tersebut dapat dirasakan masyarakat Sampang.

“Sebelum MBG diluncurkan, kami sudah mengingatkan agar UMKM yang ada di Kabupaten Sampang dapat dilibatkan. Itu sudah kami wanti-wanti sejak awal,” pungkasnya.