JOMBANG, FaktualNews.co – Rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap lebih dari seribu pekerja PT Sumber Graha Sejahtera (SGS) Jombang menuai reaksi keras dari Serikat Buruh Plywood Jombang (SBPJ). Organisasi buruh tersebut mempertanyakan keberhasilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang yang sebelumnya menerima penghargaan atas capaian penurunan angka pengangguran.

Ketua SBPJ, Hadi Purnomo, menilai kondisi di lapangan bertolak belakang dengan klaim pemerintah daerah. Menurutnya, ancaman PHK massal justru berpotensi menambah jumlah pengangguran dalam jumlah besar.

“Kami meminta pertanggungjawaban Pemkab Jombang yang selama ini mengklaim berhasil menekan angka pengangguran. Faktanya, ribuan pekerja kini justru terancam kehilangan mata pencaharian,” ujar Hadi, Jumat (26/6/2026).

Selain mendesak pembatalan PHK, SBPJ juga meminta Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Jombang mengambil langkah konkret untuk melindungi para pekerja yang terdampak.

Hadi mengatakan, selama ini pihaknya menilai pengawasan pemerintah terhadap perusahaan masih belum optimal. Ia menyebut sejumlah dugaan pelanggaran ketenagakerjaan yang terjadi di PT SGS belum pernah ditindak secara serius.

“PHK ini sudah terjadi untuk ketiga kalinya. Banyak persoalan ketenagakerjaan yang kami laporkan, tetapi tidak pernah ada penyelesaian yang maksimal dari Dinas Ketenagakerjaan,” tegasnya.

Menurut Hadi, jumlah pekerja yang diperkirakan terkena PHK mencapai lebih dari 1.000 orang dan berpotensi meningkat hingga sekitar 1.500 karyawan.

Ia juga mempertanyakan alasan perusahaan yang mengaku mengalami kerugian. Menurutnya, alasan tersebut dinilai tidak sejalan dengan fakta bahwa perusahaan masih melakukan perekrutan tenaga kerja baru.

“Kalau benar perusahaan merugi, seharusnya tidak ada perekrutan karyawan baru. Kenyataannya, di lapangan justru masih ada penerimaan pekerja,” katanya.

SBPJ menilai kebijakan PHK tersebut tidak hanya berdampak terhadap para pekerja, tetapi juga berpotensi meningkatkan angka pengangguran di Kabupaten Jombang serta memengaruhi kondisi ekonomi keluarga para buruh.

Selain persoalan PHK, serikat pekerja juga menyoroti praktik penggunaan tenaga kerja alih daya (outsourcing) yang disebut telah menggantikan posisi pekerja tetap pada sejumlah pekerjaan inti perusahaan. Menurut mereka, praktik tersebut tidak sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku.

Dalam aksi penyampaian aspirasi, para buruh membawa sejumlah tuntutan, di antaranya menolak PHK sepihak, meminta pembayaran pesangon dilakukan secara penuh, menolak sistem kerja kontrak dan outsourcing yang dinilai merugikan pekerja, serta kembali menyuarakan penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja.

“Pekerja outsourcing seharusnya hanya ditempatkan pada pekerjaan tertentu, bukan menggantikan pekerjaan inti perusahaan. Namun kenyataannya, pekerja tetap justru dipindahkan dan akhirnya diberhentikan,” ungkap Hadi.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Jombang sebelumnya memperoleh penghargaan sebagai Terbaik III dalam kategori Penurunan Tingkat Pengangguran pada ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Regional Jawa-Bali yang digelar di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Jombang, Warsubi, yang juga memperoleh dana insentif fiskal sebesar Rp1 miliar dari pemerintah pusat sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan program ketenagakerjaan di daerah.

Dalam keterangannya, Warsubi mengatakan penghargaan tersebut merupakan hasil kerja sama seluruh elemen pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan berbagai program penciptaan lapangan kerja.

“Penghargaan ini adalah hasil kerja bersama. Dana insentif yang kami terima akan dimanfaatkan untuk memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperkuat sektor UMKM agar mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja,” kata Warsubi.

Ia menambahkan, pemerintah daerah akan terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga mampu membuka lapangan pekerjaan baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Pemerintah Kabupaten Jombang optimistis berbagai program pengurangan pengangguran yang telah berjalan dapat terus ditingkatkan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat di masa mendatang. (KabarJombang.com)