SAMPANG, FaktualNews.co-Kepastian anggaran relokasi RSUD dr Mohammad Zyn Sampang, Madura hingga kini belum menemukan titik terang.

Pemerintah Kabupaten Sampang masih berada dalam tahap proses penjajakan pendanaan, baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun skema pembiayaan lainnya, tanpa kepastian waktu realisasi.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Sampang, Umi Hanik Laila, mengakui bahwa proses penganggaran relokasi rumah sakit rujukan tersebut masih berjalan dan menghadapi sejumlah kendala di tingkat pusat.

“Saat ini kami masih berproses terkait anggaran relokasi. Semua masih dalam tahap proses. Kami terus mengupayakan dukungan pendanaan, baik dari APBN maupun skema pendanaan lainnya,” ujar Umi Hanik saat dikonfirmasi media ini, Jumat (30/1/2026).

Ia menjelaskan, upaya yang dilakukan Pemkab Sampang antara lain dengan menjalin komunikasi bersama Kementerian Kesehatan guna memperoleh dukungan APBN.

Selain itu, kata dia, pemerintah daerah juga menempuh jalur pendanaan melalui skema Penerusan Pinjaman Luar Negeri (PPLN), meski hingga kini prosesnya belum membuahkan kepastian.

“Komunikasi dengan Kementerian Kesehatan masih berjalan. Begitu juga dengan PPLN, semuanya masih dalam tahap proses,”katanya.

Menurut Umi Hanik, ketidakpastian tersebut tidak terlepas dari kondisi kebijakan pemerintah pusat, khususnya terkait pengelolaan APBN yang saat ini cukup ketat.

“Memang kondisi saat ini, baik dari sisi kebijakan pusat terkait APBN dan sebagainya, tidak mudah. Semua masih dalam tahap proses,”tambahnya.

Ia juga meluruskan informasi yang sempat berkembang di publik mengenai pendanaan dari Bank Korea.

Menurutnya, skema tersebut bukanlah pinjaman langsung pemerintah daerah, melainkan kerja sama antara pemerintah pusat yang hingga kini masih dalam tahap evaluasi.

“Bukan langsung dari Bank Korea, tetapi kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan Korea. Saat ini masih berada di Bappenas dan belum sampai pada keputusan final atau dinyatakan layak untuk mendapatkan pendanaan,”tegasnya.

Lebih lanjut, Umi Hanik menyampaikan bahwa proses evaluasi di Bappenas masih berlangsung karena terdapat beberapa pihak lain yang juga berminat memberikan dukungan pembiayaan relokasi RSUD dr Mohammad Zyn.

Selain jalur tersebut, Pemkab Sampang juga mengaitkan rencana relokasi dengan program nasional pembangunan rumah sakit yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Namun hingga saat ini, belum ada keputusan resmi.

“Kami sudah mengajukan surat kepada Presiden terkait program pembangunan rumah sakit. Namun sampai sekarang belum ada keputusan, sehingga semua opsi tetap kami jalani,” jelasnya.

Ia menegaskan, pemerintah daerah belum mengetahui secara pasti apakah nantinya dukungan APBN akan dialokasikan untuk rumah sakit daerah atau rumah sakit yang dikelola langsung oleh pemerintah pusat.

“Kebijakan seperti apa, kita juga tidak tau, kami sudah mendesak melalui Sekretariat Negara (Setneg) dan Kementerian Kesehatan. Sampai sekarang belum ada keputusan,”ujarnya.

Meski demikian, Umi Hanik menekankan bahwa seluruh jalur pendanaan tetap ditempuh, dan opsi yang paling memungkinkan untuk direalisasikan akan menjadi prioritas.

“Mana yang benar-benar terealisasi, itu yang akan kami prioritaskan. Jika APBN sudah dicover langsung oleh pemerintah pusat sesuai arahan Presiden, maka tidak perlu lagi menggunakan skema pinjaman luar negeri,” katanya.

Ia menambahkan, relokasi RSUD dr Mohammad Zyn merupakan kebutuhan mendesak mengingat kondisi rumah sakit saat ini yang sudah melebihi kapasitas ideal.

“Kami pemerintah daerah berharap relokasi ini bisa segera terwujud demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Kondisi rumah sakit saat ini sudah over capacity,”ucapnya.

Menutup pernyataannya, Umi Hanik menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak ingin gegabah dalam menentukan skema pembiayaan.

“Kami ingin mendapatkan solusi yang terbaik. Bukan yang tercepat, tetapi yang terbaik dan sesuai dengan kemampuan kita,”pungkasnya.(Zainullah)