SIDOARJO, FaktualNews.co-Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sidoarjo Abdillah Nasih mendorong Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS) kembali mengoptimalkan pengaliran lumpur Lapindo ke Sungai Porong.

Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi tekanan terhadap daya tampung kolam lumpur, menyusul adanya sejumlah titik tanggul yang mengalami rembesan.

Abdillah menyebut, kondisi tanggul lumpur Lapindo perlu mendapat perhatian serius, terutama setelah muncul titik kritis di kawasan Siring.

Menurutnya, pengurangan beban tampungan lumpur menjadi salah satu upaya untuk menjaga kestabilan tanggul.

“Kalau ada titik tanggul yang kritis, harus segera diantisipasi. Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah memaksimalkan kembali pengaliran lumpur ke Sungai Porong seperti yang pernah dilakukan sebelumnya,” ujar Abdillah, Sabtu (13/6/2026).

Ia menjelaskan, kawasan sekitar lumpur Lapindo juga mengalami penurunan tanah atau land subsidence. Kondisi tersebut membuat pengawasan dan penguatan tanggul harus dilakukan secara maksimal agar tidak menimbulkan risiko bagi masyarakat.

“Di sekitar lumpur Lapindo ini mengalami penurunan tanah. Kalau tidak segera diantisipasi dan ditanggulangi, bisa membahayakan lingkungan sekitar,” katanya.

Abdillah menilai, kawasan Siring menjadi salah satu wilayah yang perlu mendapat perhatian karena berdekatan dengan jalur transportasi vital, seperti jalan raya dan jalur kereta api.

Jika tanggul mengalami kerusakan, dampaknya tidak hanya dirasakan warga, tetapi juga berpotensi mengganggu aktivitas transportasi di Sidoarjo dan wilayah sekitarnya.

“Kalau sampai jebol, bukan hanya masyarakat yang terdampak, tetapi juga bisa melumpuhkan transportasi yang ada di Sidoarjo dan daerah sekitarnya,” tuturnya.

Ia menegaskan, persoalan anggaran tidak boleh menjadi alasan terhambatnya penanganan tanggul. Sebab menurutnya, penanganan lumpur Lapindo merupakan tanggung jawab PPLS.

“Karena ini masih menjadi tanggung jawab PPLS, maka mereka harus maksimal melakukan penanganan. Pemerintah daerah hanya melakukan koordinasi. Yang penting jangan sampai masyarakat dan transportasi menjadi pihak yang dirugikan,” tegasnya.

Abdillah juga meminta PPLS lebih terbuka menyampaikan kondisi terkini tanggul serta perkembangan penanganan kepada masyarakat dan pemerintah daerah.

“PPLS harus membuka diri, memberikan laporan dan progres secara terukur. Ini bagian dari tanggung jawab mereka kepada masyarakat,” pungkasnya.

Sebelumnya, PPLS menyebut menghentikan sementara aktivitas pengaliran material lumpur dari kolam penampungan lumpur panas Lapindo menuju Sungai Porong.

Kepala Satuan Kerja Vertikal Tertentu PPLS Willem S mengatakan, penghentian sementara operasional tersebut merupakan dampak dari kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.

Padahal, pengaliran lumpur ke Sungai Porong selama ini menjadi salah satu metode utama untuk menjaga kapasitas daya tampung lumpur di dalam tanggul penahan agar tetap terkendali. (sumber: kompas.com).