KEDIRI, FaktualNews.co – Rencana penerapan kebijakan lima hari sekolah di Kabupaten Kediri kini tengah menjadi sorotan hangat. Alih-alih langsung tancap gas, Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, memilih untuk mengambil langkah bijak dengan membuka ruang diskusi lebar-lebar bagi masyarakat.

​Bupati yang akrab disapa Mas Dhito ini menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin terburu-buru. Saat ini, Pemkab Kediri tengah fokus menjaring aspirasi publik guna mengkaji untung-rugi kebijakan tersebut sebelum diambil keputusan final.

​”Sampai saat ini masih pada tahap penyusunan kajian dan penjaringan aspirasi masyarakat, sehingga belum ada keputusan final,” ujar Mas Dhito usai mengikuti Sidang Paripurna di DPRD Kabupaten Kediri, Selasa (23/6/2026) lalu.

​Mas Dhito menyadari bahwa kebijakan yang merujuk pada Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 ini memiliki tantangan tersendiri di tingkat daerah. Salah satu poin krusial yang menjadi perhatian serius adalah eksistensi Madrasah Diniyah (Madin) dan TPQ. Banyak pihak khawatir, penerapan lima hari sekolah akan mengganggu peran strategis lembaga-lembaga tersebut dalam membentuk karakter dan nilai keagamaan anak-anak.

​Selain menyerap aspirasi warga, Mas Dhito juga melibatkan kalangan legislatif untuk urun rembuk. Baginya, masukan dari berbagai pihak sangat penting agar kebijakan yang diambil nantinya benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat dan peningkatan mutu pendidikan.

​”Nanti kita cari formulanya. Apakah tetap bertahan dengan enam hari sekolah atau beralih ke lima hari, semuanya masih dalam kajian mendalam,” pungkasnya.