TULUNGAGUNG, FaktualNews.co – Pemerintah Kabupaten Tulungagung terus mematangkan pembangunan Sekolah Rakyat yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan anak putus sekolah. Proyek yang ditargetkan rampung pada awal 2027 itu nantinya mampu menampung hingga 1.000 siswa.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Tulungagung, Reni Prasetiawati Ika Septiwulan, mengatakan saat ini proses pembangunan masih berada pada tahap pemenuhan administrasi, termasuk Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan perencanaan pembangunan jembatan sebagai akses menuju lokasi sekolah.

“Jembatan tersebut akan menjadi akses utama menuju lokasi Sekolah Rakyat karena di depan area pembangunan terdapat aliran sungai,” ujar Reni, Rabu (24/6/2026).

Menurutnya, tim dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) telah melakukan survei teknis di lokasi. Saat ini, hasil survei masih dalam tahap penyusunan dan pemerintah daerah masih menunggu laporan resmi dari BBWS Surabaya.

Sekolah Rakyat akan dibangun di atas lahan seluas 5,2 hektare yang berada di kawasan dekat Rusunawa Jepun, Tulungagung. Reni memastikan proyek tersebut tidak akan berdampak pada bangunan warga maupun fasilitas Rusunawa yang sudah ada.

“Jika seluruh proses berjalan lancar, pembangunan fisik dapat dimulai pada Oktober 2026 dan ditargetkan selesai pada awal tahun 2027,” jelasnya.

Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin. Sesuai arahan Kementerian Sosial (Kemensos), sekolah ini diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu serta mereka yang putus sekolah.

Dengan kapasitas sekitar 1.000 siswa, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi dalam menekan angka putus sekolah sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Tulungagung.

Reni menambahkan, proses penerimaan siswa baru akan dimulai setelah pembangunan sekolah selesai, yakni pada tahun ajaran 2027. Data calon peserta didik akan diselaraskan dengan basis data kemiskinan milik Kemensos RI.

“Kami tegaskan, kuota siswa akan diprioritaskan bagi anak-anak yang masuk kategori Desil 1 dan Desil 2, serta anak-anak yang putus sekolah,” pungkasnya.