Di Jombang, Ribet Urus e-KTP Warga Pilih “Bayar Asal Beres”
JOMBANG, FaktualNews.co – Permasalahan klasik antrean lama dan ribetnya proses pengurusan administrasi kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) maupun Kartu Keluarga (KK) membuat sebagaian masyarakat di Kabupaten Jombang, Jawa Timur memilih jalan pintas dengan menggunakan jasa ‘calo’.
Biro jasa
Menurut informasi yang berhasil dihimpun FaktualNews.co, praktik percaloan sudah terjadi sejak lama. Salah seorang biro jasa pengurusan identitas kependudukan di Kabupaten Jombang berinisial SI.
Dikatakan SI, untuk tarif pengurusan Kartu Keluarga (KK), biaya yang harus dikeluarkan pemohon sebesar Rp75 ribu. Sedangkan pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) harga jasa yang ditetapkan sebesar Rp50 ribu.
Sedangkan untuk akta kelahiran lebih mahal, yakni Rp100 ribu. “Waktunya tidak lama, biasanya butuh sebulan ini cukup 1 minggu selesai,” jelasnya.
Salah seorang warga Ngoro, Adib menuturkan dirinya beberapa waktu lalu menitipkan pengurusan KTP kepada oknum perangkat desa dengan hanya memberikan uang “transport” sebesar Rp50 ribu.
“Ngurus KTP kan lama ya, makanya kemarin saya nitip sama oknum perangkat desa. Paling cuma kasih uang transport Rp 50 ribu, dari pada harus antre,” tuturnya kepada FaktualNews.co
Dengan menggunakan cara singkat atau ‘jalan tikus’ ini masyarakat tidak perlu ribet dan berlama-lama dengan permasalahan kepengurusan e-KTP di Dispendukcapil setempat.
Jasa ini dibilang cukup laris manis. Mereka yang tak sabar ingin punya e-KTP, memilih jalan pintas. Tapi, tentu saja, hal ini tak boleh dibiarkan berlarut-larut.
Kurang sosialisasi
“Sebenarnya ini terkait dengan sosialisasinya, karena selama ini masyarakat selalu beranggapan jika mengurus administrasi itu susah. Padahal sama sekali tidak susah, jika mereka mau datang dan mencari informasi ke sumber yang tepat,” kata anggota Komisi A DPRD Jombang, Kartiyono, kepada FaktualNews.co, Rabu (18/4/2018).
Kurangnya pemahaman inilah yang membuat masyarakat lebih menyukai cara instan “bayar langsung jadi”.
Hal seperti inilah yang sangat disayangkan Kartiyono, karena dengan pola pikir seperti ini pasti akan ada oknum yang tidak bertanggung jawab akan dengan mudah memanfaatkanya.
“Selama ini saya lihat masyarakat lebih munyukai ‘sistem bayar asal beres’ Pola pikir seperti ini, yang sebenarnya sangat bahaya karena pasti akan ada pemanfaatan oknum yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya. (Zen Arifin/Elok Fauria)
