LAMONGAN, FaktualNews.co – Hari pertama pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di bulan Ramadan di Kabupaten Lamongan berubah menjadi polemik. Program yang seharusnya membantu pemenuhan gizi siswa justru memicu kekecewaan dan protes dari para wali murid.

Sebuah video yang beredar luas di media sosial pada Senin (23/2/2025) kemarin, memperlihatkan suasana tegang di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Blawi, Kecamatan Karangbinangun. Sejumlah ibu-ibu wali murid mendatangi lokasi sambil membawa kembali paket makanan yang diterima anak-anak mereka. Wadah plastik berisi makanan itu dikembalikan sebagai bentuk penolakan.

Kekecewaan memuncak saat salah satu wali murid menunjukkan kualitas menu yang dinilai jauh dari harapan. Olahan kentang yang masih berkulit dan tampak diolah seadanya menjadi sorotan. “Ini kulit kentangnya tidak dikupas. Bahkan di rumah saja masih ada. Soalnya anggaran 15 ribu kok hasilnya begini,” keluhnya dengan nada kesal.

Gelombang protes ternyata tidak hanya terjadi di Karangbinangun. Keluhan serupa bermunculan dari Kecamatan Lamongan dan Sukodadi. Paket MBG yang dibagikan disebut hanya berisi satu buah pisang, satu butir telur, satu kotak susu, dan satu jenis jajanan. Di lokasi lain, menu bahkan hanya terdiri dari satu kelapa muda, satu susu kotak, tiga butir kurma, dan sepotong roti.

Menu sederhana tersebut dinilai tidak mencerminkan standar makan bergizi, apalagi jika dibandingkan dengan anggaran yang disebut mencapai Rp15 ribu per porsi. Wali murid mempertanyakan kualitas, pengawasan, hingga pengelolaan program yang baru berjalan di hari pertama Ramadan itu.

Program yang digadang-gadang sebagai upaya peningkatan gizi siswa kini justru menjadi sorotan publik. Kekecewaan masyarakat pun meluas di media sosial, memicu kritik terhadap pelaksanaan MBG di Lamongan. Menanggapi situasi tersebut, Ketua Satgas MBG Lamongan, M. Nalikan, mengakui telah menerima laporan dari sejumlah wilayah.

Pihaknya mengklaim telah melakukan pengecekan di lapangan dan melaporkan temuan tersebut ke Badan Gizi Nasional (BGN). “Laporan sudah kami terima dari beberapa kecamatan. Tim sudah turun ke lapangan dan masalah ini telah kami laporkan ke BGN sesuai kewenangan,” ujarnya, Selasa (24/2/2026). Kini, publik menunggu langkah tegas dan evaluasi menyeluruh. Sebab jika tidak segera dibenahi, program yang seharusnya menyehatkan generasi justru berisiko kehilangan kepercayaan sejak hari pertama pelaksanaannya.