JOMBANG, FaktualNews.co – Kantor FaktualNews.co yang berada di bawah naungan Kelompok Faktual Media (KFM) didatangi seorang pria bernama Yayan yang mengaku sebagai pemilik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Mancar 1, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Jumat (19/6/2026) sore.

Kedatangannya bertujuan memberikan klarifikasi atas berbagai keluhan terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sebelumnya disampaikan sejumlah orang tua balita penerima manfaat di wilayah Peterongan.

Selain membantah tudingan mengenai kualitas makanan yang disalurkan, Yayan juga menyampaikan pernyataan yang memicu perhatian terkait sumber pendanaan program tersebut. Ia menegaskan bahwa dana yang digunakan untuk pelaksanaan MBG bukan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan dana pribadi.

Polemik ini bermula setelah sejumlah orang tua balita mengeluhkan porsi makanan yang diterima anak mereka, terutama terkait jumlah lauk yang dinilai terlalu sedikit. Keluhan tersebut ramai diperbincangkan di media sosial dan telah diberitakan KabarJombang.com maupun FaktualNews.co pada Jumat (19/6/2026).

Menanggapi sorotan tersebut, Yayan membantah adanya menu mi dalam paket MBG yang disalurkan kepada balita melalui kegiatan posyandu.

“Kalau untuk posyandu kami tidak memakai menu mi. Jadi apa yang dituduhkan dalam pemberitaan itu tidak benar,” ujarnya.

Ia juga membantah anggapan bahwa makanan yang didistribusikan kepada penerima manfaat dalam kondisi basi. Menurutnya, tudingan tersebut seharusnya dibuktikan melalui pemeriksaan laboratorium.

“Kalau ngomong basi harus dibuktikan lewat uji laboratorium. Saat makanan sampai ke penerima, kondisinya tidak basi. Kalau kemudian dipindah-pindah atau tidak segera dikonsumsi, itu bisa memengaruhi kualitas makanan,” katanya.

Terkait besaran anggaran yang selama ini beredar di masyarakat, yakni sekitar Rp8 ribu hingga Rp10 ribu per porsi, Yayan menilai perlu ada pemahaman yang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ia kemudian menyampaikan klaim bahwa program MBG yang dijalankan tidak menggunakan dana APBN.

“MBG itu sebenarnya bukan anggaran APBN, tetapi dana pribadi seseorang. Termasuk program KDMP,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan baru mengenai skema pendanaan program yang dijalankan di wilayah Peterongan.

Berdasarkan informasi yang pernah dipublikasikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulawesi Tenggara, penggunaan dana pribadi memang pernah dilakukan dalam tahap awal atau program percontohan MBG di sejumlah daerah. Dana tersebut disebut berasal dari kantong pribadi Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung operasional MBG di wilayah tertentu.

Namun, secara nasional program MBG diketahui dibiayai melalui APBN yang dialokasikan melalui Badan Gizi Nasional (BGN) serta sejumlah pos anggaran pemerintah yang relevan.

Karena itu, klaim bahwa pelaksanaan MBG di wilayah Peterongan menggunakan dana pribadi masih memerlukan penjelasan lebih lanjut dari pihak yang berwenang, termasuk Badan Gizi Nasional maupun Koordinator Wilayah BGN Kabupaten Jombang.

Hingga berita ini ditulis, FaktualNews.co masih berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak Korwil BGN Jombang terkait standar porsi makanan untuk balita, mekanisme pengawasan mutu, serta sistem distribusi yang diterapkan oleh penyelenggara program.

Sebelumnya, sejumlah warga Peterongan mengeluhkan kualitas dan porsi MBG yang diterima balita. Salah seorang orang tua penerima manfaat berinisial S mengungkapkan bahwa menu yang diterima anaknya yang berusia tiga tahun pada Kamis (18/6/2026) terdiri dari bubur, kurma, sayur labu jagung, susu, serta satu potong kecil ikan dori.

Menurutnya, porsi lauk yang dinilai minim tersebut bukan kali pertama terjadi dan telah lama menjadi bahan keluhan para orang tua penerima manfaat.

Selain persoalan porsi, S juga menyoroti kualitas makanan yang pernah disalurkan. Ia mengaku sempat menerima informasi mengenai menu mi yang diduga basi di wilayah Mancar Barat dan memicu protes warga. Menurutnya, penurunan kualitas maupun perubahan komposisi menu mulai dirasakan setelah adanya penyesuaian porsi pasca-keluhan dari kelompok ibu hamil dan ibu menyusui penerima program.