LAMONGAN, FaktualNews.co – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menggelar aksi unjuk rasa dengan tajuk ‘Pancagila dan Lamongan Undercover’ di depan gedung DPRD Lamongan, Senin (24/2/2025).

Aksi ini mengecam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dianggap membebani keuangan negara dan mengancam keberlanjutan sektor anggaran lainnya yang lebih penting.

Mahasiswa membawa selebaran dengan gambar Pancasila, yang berisi sindiran tajam terhadap kebijakan pemerintah, seperti “Keuangan yang Maha Esa,” “Korupsi yang Adil dan Merata,” serta “Kekuasaan yang Dipimpin Nafsu Kebejatan.” Tuntutan utama mereka adalah pembatalan program MBG yang dianggap tidak efisien.

Ketua Umum DPC GMNI Lamongan, Sandi Cahyo Triono, dalam orasinya menegaskan bahwa program MBG meskipun bertujuan baik, justru berpotensi membebani anggaran negara.

“Kami khawatir program ini akan menghambat alokasi anggaran untuk sektor yang lebih mendesak,” ujarnya Senin (24/2/2025).

Selain itu, mahasiswa juga menuntut pencabutan Instruksi Presiden (Inpres) No 1 Tahun 2025 yang dianggap memicu banyak kritik terkait efisiensi belanja negara. Mereka menilai Inpres tersebut akan berimbas negatif pada sektor-sektor penting lainnya yang membutuhkan perhatian lebih.

Menyikapi aksi tersebut, Ketua DPRD Lamongan, Mukhammad Freddy Wahyudi, menyampaikan respons tuntutan mahasiswa. Ia setuju dengan apa yang disampaikan mahasiswa. Semuanya yang kami rasakan, dari refocusing dan percepatan regulasi undang-undang, saya setuju, berharap adik-adik tetap terus mengawal.

“Saya harap untuk dibahas di sini dan kita usulkan ke DPR RI,” kata Freddy dihadapan pendemo.

Lebih jauh politisi PKB itu menyatakan bahwa unjuk rasa merupakan bagian dari hak berpendapat dalam berdemokrasi. Ia juga menyampaikan kesepakatannya terhadap beberapa poin yang disampaikan oleh para demonstran.

“Inilah dinamika politik, jadi semuanya boleh menyampaikan aspirasi dan secara keseluruhan kita sepakat karena memang poin-poin yang disampaikan tadi menjadi harapan kita sebenarnya, ada pemangkasan anggaran dan perubahan regulasi yang sliwar-sliwer yang membuat otonomi daerah menjadi terpukul,” ujar Freddy.

Setelah mendapatkan penjelasan dari Ketua DPRD Lamongan, para mahasiswa membubarkan diri dengan tertib, berharap bahwa aspirasi mereka akan diterima dan diperhatikan oleh pihak terkait.