JEMBER, FaktualNews.co-Pemerintah Kabupaten Jember menyiapkan skema pembelajaran daring sebagai langkah antisipatif untuk menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah potensi kebijakan efisiensi energi nasional.

Rencana ini menjadi prioritas awal yang disiapkan Pemkab Jember guna memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan tanpa gangguan jika pembatasan mobilitas diberlakukan.

Hal itu juga dilakukan sebagai bagian dari respons strategis terhadap dinamika geopolitik global yang berdampak pada sektor energi.

Bupati Jember, Muhammad Fawait mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Jember untuk menyiapkan sistem pembelajaran yang fleksibel, baik secara luar jaringan (luring) maupun dalam jaringan (daring).

“Kami ingin memastikan bahwa seluruh opsi tersedia dan dapat dijalankan tanpa kendala. Baik pembelajaran luring maupun daring harus sama-sama siap,” terang Fawait, Kamis (26/3/2026).

Menurut dia, skema sekolah daring diproyeksikan menjadi solusi cepat untuk menekan mobilitas harian pelajar yang selama ini turut berkontribusi terhadap konsumsi BBM.

Langkah ini juga dinilai penting agar proses pendidikan tetap berlangsung stabil meski terjadi penyesuaian kebijakan akibat kondisi global.

Bupati Fawait menjelaskan, kebijakan efisiensi energi yang tengah dibahas pemerintah tidak lepas dari dinamika geopolitik dunia yang berdampak pada fluktuasi harga minyak.

Karena itu, pemerintah daerah memilih bersiap lebih awal agar tidak gagap ketika kebijakan resmi diterapkan.

“Pada prinsipnya kami siap mengikuti arahan pemerintah pusat dan provinsi. Waktu pelaksanaan akan disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan,” terang dia.

Selain sektor pendidikan, Pemkab Jember juga menyiapkan skema work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di Lingkungan Pemkab Jember.

WFH direncanakan diterapkan selama satu hingga dua hari dalam sepekan sebagai bagian dari upaya penghematan energi.

Sebagai tahap awal, Pemkab Jember telah mengimbau jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menggunakan kendaraan secara bersama saat menjalankan tugas kedinasan.

Kebijakan ini tidak hanya bertujuan menekan konsumsi BBM, tetapi juga meningkatkan koordinasi antarperangkat daerah.

Fawait menegaskan, seluruh skenario tersebut masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Kami memilih untuk tetap menunggu arahan resmi, sembari memastikan kesiapan di semua lini telah terbangun dengan baik,” pungkasnya. (sumber Kompas.com).