JOMBANG, FaktualNews.co – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Jombang masih jauh dari target. Dari 174 dapur yang direncanakan beroperasi, baru 16 yang berjalan. Kondisi ini menimbulkan sorotan serius terhadap efektivitas pelaksanaan program nasional tersebut.

Bupati Jombang, Warsubi, menegaskan perlunya kontrol sosial agar MBG tidak melenceng dari tujuan awal. Menurutnya, pengawasan tidak bisa hanya dibebankan pada pemerintah daerah, melainkan juga memerlukan peran aktif masyarakat.

“Baru 16 dari 174 dapur MBG yang beroperasi di Kabupaten Jombang. Semua harus terlibat, mulai dari masyarakat, sekolah, hingga guru, karena ini program Pemerintah Pusat,” ujarnya usai rapat paripurna di Gedung DPRD Jombang, Senin (29/9/2025).

Warsubi juga meminta Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan lebih aktif melakukan inspeksi langsung ke sekolah-sekolah maupun SPPG di Jombang.

“Pengawasan lapangan penting agar kualitas makanan sesuai standar gizi dan pelayanan tidak menyimpang,” tegasnya.

Sebelumnya, Dewan Pendidikan Jombang menyampaikan laporan berbagai persoalan pendidikan, mulai dugaan pungutan liar, keterbatasan layanan MBG, hingga penahanan ijazah. Menanggapi hal tersebut, Warsubi menegaskan hak siswa harus dijamin.

“Anak-anak kita harus terbebas dari pungutan yang tidak semestinya. Pendidikan dan layanan makan bergizi adalah hak yang wajib dijamin bersama,” katanya dalam pertemuan dengan pengurus Dewan Pendidikan di Ruang Swagata, Pendopo Kabupaten Jombang, Rabu (24/9/2025).

Sebagai tindak lanjut, Dewan Pendidikan menyiapkan layanan pengaduan digital dan hotline agar masyarakat bisa segera melaporkan penyalahgunaan program. Warsubi menekankan, lembaga tersebut harus bersikap proaktif.

“Dewan Pendidikan bukan hanya wadah pelaporan, tapi juga harus mendeteksi masalah sebelum berkembang menjadi keluhan publik,” pungkasnya. (Wahyu)