LAMONGAN, FaktualNews.co – Universitas Islam Darul ‘Ulum (UNISDA) Lamongan bersama Forum Rektor Indonesia (FRI) dan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) secara resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) dalam mendukung program pemerintah Makan Bergizi Gratis (MBG).

Rektor UNISDA Lamongan, Muhammad Hafidh Nashrullah, mengatakan bahwa kerja sama ini merupakan wujud nyata peran perguruan tinggi dalam memberdayakan masyarakat. “UNISDA bersama perguruan tinggi lain melalui FRI dan MRPTNI siap mendukung program-program strategis pemerintah. Ini adalah kontribusi kami dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang membutuhkan perhatian lebih,” kata Hafidh, selasa (24/12/2024).

Program MBG bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan makanan bergizi dan memperkuat pemberdayaan ekonomi lokal. Program ini dirancang untuk menjangkau berbagai kelompok masyarakat, termasuk siswa sekolah, santri di pesantren, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak balita. “Ini adalah kontribusi kami dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang membutuhkan perhatian lebih,” ujar Rektor UNISDA Lamongan.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, mengapresiasi dukungan yang diberikan perguruan tinggi dalam pelaksanaan program MBG. “Kerja sama ini menjadi fondasi kuat dalam menyukseskan program pemberdayaan masyarakat berbasis partisipasi akademisi dan riset dari perguruan tinggi,” ucapnya. Penandatanganan MoU ini berlangsung di Universitas Negeri Surabaya (UNESA) tersebut, menegaskan bahwa MoU ini menjadi awal dari sinergi yang lebih besar antara perguruan tinggi dan pemerintah. “Melalui riset dan inovasi, perguruan tinggi dapat memberikan solusi konkret untuk memberdayakan masyarakat dan menyelesaikan berbagai permasalahan sosial,” jelas Rektor UNESA sekaligus Ketua FRI, Nurhasan.

Tahap awal program ini ditargetkan menjangkau 3 juta penerima manfaat, dengan pelaksanaan yang dimulai pada Januari 2025. Rektor UNESA sekaligus Ketua FRI, Nurhasan, menegaskan bahwa MoU ini menjadi awal dari sinergi yang lebih besar antara perguruan tinggi dan pemerintah. “Perguruan tinggi lain di bawah FRI dan MRPTNI diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan masyarakat yang lebih sejahtera melalui kolaborasi riset dan aksi pemberdayaan,” pungkas Nurhasan.