JOMBANG, FaktualNews.co-Menjelang pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35 pada Agustus 2026, dinamika di internal organisasi mulai menjadi perhatian berbagai kalangan.

Sejumlah nama mulai diperbincangkan untuk memimpin Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode mendatang, di tengah munculnya berbagai manuver politik organisasi.

Pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang, KH Zainul Ibad As’ad atau Gus Ulib, menilai NU membutuhkan figur pemimpin yang mampu menjaga sekaligus menghidupkan kembali marwah organisasi di tengah tantangan zaman.

Menurutnya, NU memerlukan sosok yang benar-benar mengabdi untuk kepentingan umat dan organisasi, bukan pribadi ataupun kelompok tertentu.

“Kita membutuhkan figur yang bisa menghidupkan marwah NU dalam kondisi apa pun, bukan sosok yang justru hidup dari NU atau memanfaatkan organisasi demi kepentingan pribadi maupun kelompok,” ujar Gus Ulib Selasa (19/5/2026).

Dalam pandangannya, Menteri Haji dan Umrah, KH Mochamad Irfan Yusuf Hasyim atau Gus Irfan, menjadi salah satu tokoh yang layak dipertimbangkan untuk memimpin PBNU ke depan.

Gus Ulib menilai Gus Irfan memiliki kapasitas kepemimpinan yang kuat serta kedekatan historis dengan tradisi pesantren dan NU.

Ia menjelaskan, Gus Irfan merupakan keturunan langsung pendiri NU, KH Hasyim Asy’ari, sehingga dinilai memahami kultur organisasi dan nilai-nilai pesantren yang menjadi fondasi NU.

“Beliau adalah dzurriyah Mbah Hasyim Asy’ari dan memiliki kemampuan manajerial yang sudah teruji. Kapabilitas serta integritasnya sangat layak untuk memimpin PBNU di masa mendatang,” katanya.

Selain faktor genealogis dan kapasitas personal, posisi Gus Irfan di kabinet Presiden Prabowo Subianto juga disebut dapat menjadi nilai tambah dalam membangun komunikasi antara NU dan pemerintah. Meski demikian, Gus Ulib menekankan bahwa hubungan tersebut tidak boleh mengurangi independensi NU sebagai organisasi masyarakat sipil.

Muktamar NU ke-35 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 5 Agustus 2026. PBNU sebelumnya telah menetapkan susunan panitia untuk pelaksanaan Munas, Konbes, dan Muktamar melalui surat keputusan resmi.

Menjelang agenda besar tersebut, sejumlah isu internal, termasuk polemik konsesi tambang dan dinamika di tubuh PBNU, disebut menjadi momentum evaluasi bagi organisasi. Gus Ulib berharap muktamar mendatang mampu melahirkan perubahan positif dalam tata kelola organisasi.

Ia menegaskan bahwa NU harus tetap berdiri sebagai kekuatan civil society yang mandiri, baik secara politik, finansial, maupun intelektual.

“NU harus tetap menjadi payung besar bagi seluruh kader di berbagai partai dan kelompok,” tuturnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya netralitas panitia pelaksana agar proses muktamar berjalan adil, bermartabat, dan tidak memicu persoalan baru di internal organisasi.

Menurutnya, organisasi akan kehilangan arah apabila nilai moral dan spiritual tidak lagi menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan.

“Ketika nilai moral dan spiritual dikesampingkan dalam sebuah organisasi, maka yang tersisa hanya perebutan kekuasaan yang dapat menghilangkan rasa keadilan dan nilai kemanusiaan,” pungkasnya.