Produksi Beras Jombang Melonjak, Surplus Tembus 100 Ribu Ton pada 2025
JOMBANG, FaktualNews.co-Kabupaten Jombang kian mengukuhkan diri sebagai salah satu sentra pangan utama di Jawa Timur.
Sepanjang tahun 2025, produksi padi daerah ini mengalami peningkatan signifikan hingga mengantarkan Jombang masuk jajaran delapan besar penghasil padi terbanyak di provinsi tersebut.
Capaian ini merupakan hasil dari berbagai kebijakan strategis pemerintah daerah dalam memperkuat sektor pertanian, terutama melalui penyaluran alat dan mesin pertanian (alsintan) secara masif.
Bantuan alsintan tersebut berasal dari APBN, APBD Provinsi Jawa Timur, serta APBD Kabupaten Jombang.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, Ir. Muchammad Rony, mengatakan bahwa peningkatan peringkat ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam menjaga eksistensi Jombang sebagai lumbung pangan.
“Pemanfaatan alsintan modern sangat membantu petani. Efisiensi kerja meningkat dan produktivitas lahan pun terdongkrak. Tahun ini Jombang berhasil naik peringkat menjadi penghasil padi ke-8 se-Jawa Timur,” ujarnya saat ditemui, Kamis (8/1/2026).
Rony menjelaskan, selama 2025 petani Jombang menerima beragam bantuan alsintan, di antaranya 51 unit pompa air, 194 hand sprayer, 34 traktor roda dua, 40 traktor roda empat, serta 14 unit drone sprayer berbasis teknologi digital.
Selain itu, pemerintah juga menyalurkan 9 rice transplanter dan 12 unit rotavator untuk mendukung pengolahan lahan.
Tak hanya fokus pada sarana produksi, Dinas Pertanian Jombang juga sukses menjalankan sejumlah program prioritas pemerintah pusat guna mendukung swasembada pangan nasional. Salah satunya Program Luas Tambah Tanam (LTT) yang berhasil melampaui target.
“Target LTT padi sebesar 81.251 hektare, namun realisasinya mencapai 86.701 hektare,” jelasnya.
Program Optimasi Lahan (OPLAH) juga dilaksanakan di atas lahan seluas 3.311 hektare. Sementara Program Brigade Pangan yang menyasar generasi muda berhasil membentuk 17 kelembagaan usaha tani sesuai target yang ditetapkan.
Di sektor perkebunan, Program Bongkar Ratoon Tebu direalisasikan pada lahan seluas 3.315 hektare.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi beras Kabupaten Jombang pada 2025 mencapai 257.942 ton. Angka tersebut melonjak tajam dibandingkan produksi tahun 2024 yang tercatat sebesar 197.646 ton.
Dengan kebutuhan konsumsi beras masyarakat sekitar 149.237 ton, Jombang mencatat surplus beras sebesar 108.705 ton.
Jumlah ini meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan surplus tahun sebelumnya yang berada di angka 49.342 ton.
“Surplus ini menunjukkan bahwa pertanian Jombang terus berkembang dan mampu menopang ketahanan pangan daerah maupun regional,” tambah Rony.
Selain meningkatkan produksi, Pemkab Jombang juga mendorong kesejahteraan petani melalui program “1 Dusun 1 Wirausaha Baru”.
Program ini mencakup pengembangan budidaya nilam, penangkaran benih, serta penerapan sistem budidaya tanaman sehat untuk menjaga kesuburan tanah dan menekan biaya produksi.
Kemitraan dengan pihak swasta turut diperluas melalui skema “Bapak Asuh”. Salah satu mitra yang terlibat adalah CV AFCO, yang berperan dalam penyerapan gabah petani sekaligus mendukung pengembangan pertanian organik di wilayah Jombang.
Komitmen tersebut kembali ditunjukkan di awal 2026 dengan penyaluran bantuan alsintan dari Kementerian Pertanian RI kepada kelompok tani, Senin (5/1/2026).
Penyerahan dilakukan di Kantor Dinas Pertanian Jombang oleh Bupati Jombang Warsubi bersama Wakil Bupati KH Salmanudin Yazid.
Sejumlah kelompok tani menerima bantuan sesuai kebutuhan masing-masing wilayah. Traktor roda empat tipe Ishoku ISTR 504 disalurkan kepada Gapoktan Mojokrapak, Poktan Dunglempuk, dan Gapoktan Tampingmojo di Kecamatan Tembelang.
Sementara itu, Gapoktan Manunggal Kecamatan Ngusikan menerima traktor roda dua Quick G1000.
Bupati Warsubi menegaskan bahwa mekanisasi pertanian merupakan langkah penting di tengah semakin terbatasnya tenaga kerja sektor pertanian.
“Dengan alsintan, proses pertanian menjadi lebih cepat, efisien, dan hasilnya lebih optimal,” katanya.
Ia juga meminta agar seluruh bantuan dikelola secara transparan melalui kelompok tani atau Unit Pengelola Jasa Alsintan (UPJA) agar manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak petani.
“Ini aset bersama. Pengelolaannya harus profesional dan bertanggung jawab,” pungkasnya.


