JOMBANG, FaktualNews.co – Kabar kenaikan tunjangan DPRD Jombang ibarat pisau yang mengiris hati para guru honorer. Di saat para wakil rakyat menerima tunjangan perumahan dan transportasi hingga puluhan juta rupiah per bulan, nasib guru honorer yang mendidik generasi bangsa justru masih bertahan dengan gaji ratusan ribu rupiah.

Kenaikan tunjangan DPRD Jombang itu merujuk pada Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 66 Tahun 2024. Dalam aturan tersebut, anggota DPRD menerima tunjangan perumahan dan transportasi.
Ketua DPRD Jombang memperoleh tunjangan perumahan sebesar Rp 37.945.000 per bulan, Wakil Ketua Rp 21.800.000, dan anggota DPRD Rp 18.865.000. Sementara itu, tunjangan transportasi ditetapkan sebesar Rp 13.500.000 per bulan.

Kondisi ini berbanding terbalik dengan guru honorer di Kabupaten Jombang, yang sebagian besar masih menerima gaji di bawah Rp1 juta per bulan.

DA (25), salah satu guru honorer di sebuah SD Negeri, mengaku hanya mendapat Rp 800 ribu per bulan. “Saya digaji per jam. Di tempat saya mengajar Rp20 ribu per jam. Kalau seminggu 10 jam, berarti sebulan Rp 800 ribu,” ujarnya, Sabtu (23/8/2025).

Ia menambahkan, gaji yang diterimanya jelas tidak mencukupi kebutuhan hidup. Untuk menambah penghasilan, ia berjualan makanan ringan di warung-warung sekitar sekolah. “Meski gaji tidak cukup, tetap harus disyukuri. Yang penting saya bisa mengamalkan ilmu saya,” tambahnya.

Senada, DS (28), guru IPS di salah satu SMP Negeri di Jombang, juga mengeluhkan minimnya penghasilan. Meski bergelar sarjana pendidikan dan sudah lulus PPG Prajabatan, ia hanya menerima Rp1 juta per bulan dengan sistem pembayaran per jam Rp 40 ribu.
“Walau punya sertifikat pendidik, tunjangan serdik tidak cair tiap bulan. Kadang tiga atau empat bulan sekali,” ungkapnya.

DS menilai kenaikan tunjangan DPRD Jombang yang totalnya mencapai Rp 51 juta per bulan tidak masuk akal jika dibandingkan dengan nasib guru honorer. “Seharusnya pemerintah daerah memikirkan kesejahteraan guru. Banyak guru honorer yang jadi tulang punggung keluarga. Dengan gaji ratusan ribu, kami harus memikirkan cara lain agar dapur tetap ngebul,” tegasnya.

Menurutnya, profesi guru tidak bisa dipandang sebelah mata. “Guru bukan hanya mencerdaskan anak lewat prestasi akademik, tapi juga membentuk karakter dan moralitas siswa. Profesi guru jangan dianaktirikan. Kami berharap Bupati Jombang benar-benar memperhatikan nasib guru honorer ke depan,” pungkas DS. (Wahyu)