LAMONGAN, FaktualNews.co – Pemerintah Kabupaten Lamongan mencatatkan komitmen serius dalam pembangunan sektor pendidikan melalui alokasi anggaran yang fantastis. Dalam Rapat Paripurna DPRD Lamongan, Senin (22/6/2026), terungkap bahwa anggaran pendidikan kini mencapai 28 persen dari APBD.

​Angka ini melampaui ketentuan mandatory spending yang diwajibkan pemerintah pusat. Dana besar tersebut difokuskan untuk memperbaiki sarana dan prasarana sekolah dasar hingga menengah, menjalankan program penanganan anak tidak sekolah (AKSI BIRU), serta pemenuhan 637 formasi tenaga pendidik PPPK.

​Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, menegaskan bahwa pengelolaan anggaran harus melampaui sekadar urusan administratif. Ia menekankan pentingnya efektivitas anggaran bagi kesejahteraan warga.

​”Pengelolaan APBD bukan hanya tentang capaian administrasi keuangan, tetapi bagaimana anggaran yang dikelola mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menurunkan kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Bupati Yuhronur.

​Selain lonjakan anggaran pendidikan, Pemkab Lamongan juga memaparkan capaian lain dalam Rapat Paripurna Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 tersebut, di antaranya ​endapatan Asli Daerah tumbuh signifikan sebesar 21,70 persen berkat digitalisasi dan penguatan sistem penerimaan.
​
Pemkab juga terus mengoptimalkan cakupan Universal Health Coverage (UHC) dan memperkuat inovasi layanan Lamongan Sehat Dengan Kunjungan Rumah (LASERKU).

​Di bidang ketenagakerjaan, pemkab memastikan pengawasan ketat terhadap perusahaan agar hak-hak pekerja terpenuhi.

“Perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat juga diwujudkan melalui peningkatan pengawasan ketenagakerjaan guna memastikan perusahaan memenuhi hak-hak pekerja sesuai regulasi yang berlaku,” terang Yuhronur.
​
Selain itu, penguatan program prioritas Lumbung Pangan Lamongan tetap menjadi fokus utama untuk menjaga stabilitas harga dan produktivitas petani serta nelayan.

​Menutup rapat tersebut, Bupati Yuhronur menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif. “Sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel sekaligus mampu menghadirkan pembangunan yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Lamongan,” pungkasnya.