SITUBONDO, FaktualNews.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo mengambil langkah proaktif untuk menjaga stabilitas harga sekaligus mendongkrak produktivitas pangan lokal. Langkah konkret dilakukan melalui Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakan) dengan memfasilitasi penandatanganan kerja sama (MoU) antara Asosiasi Peternak Layer Situbondo (APLS) dan Asosiasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo, menjelaskan bahwa intervensi ini bertujuan mengatasi kesenjangan kebutuhan telur daerah. Saat ini, Situbondo masih mengalami defisit pasokan telur hingga 20 ton per minggu.

“Intervensi ini memberikan kepastian pasokan serta stabilitas harga yang berpihak pada peternak lokal. Kami juga mendorong optimalisasi sumber daya lokal agar Situbondo mandiri dan tidak bergantung pada pasokan luar kota,” ujar Mas Rio.

Sebagai langkah awal perlindungan peternak, Pemkab Situbondo memfasilitasi pembentukan asosiasi resmi yang melibatkan sekitar 200 peternak untuk memperkuat posisi tawar. “Pemerintah juga menetapkan harga acuan lokal dan melarang keras keterlibatan perantara atau broker yang sering merugikan produsen,”pungkasnya.

Ketua Asosiasi SPPG Situbondo, Roni Sugiharto Susiawan, mengumumkan kesepakatan harga pasokan telur dari peternak lokal sebesar Rp27.500 per kilogram. Harga ini bersifat tetap (flat rate) dan berlaku untuk masa kontrak tiga bulan ke depan.

“Harga Rp27.500 tersebut adalah harga bersih, sudah termasuk biaya pengantaran sampai dapur produksi. Angka ini berada di atas Harga Acuan Pembelian (HAP) ideal peternak sebesar Rp23.500, sehingga peternak mendapat keuntungan realistis di atas 10 persen,” kata Roni.

Sementara itu, Plt Kepala Disnakan Situbondo, Abdul Rahman, menambahkan bahwa kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari instruksi pemerintah pusat untuk menyerap komoditas lokal.

“Telur menjadi komoditas penting penyangga inflasi daerah. Berdasarkan regulasi, unit SPPG diwajibkan menyajikan menu telur sebanyak tiga kali dalam seminggu,”katanya.

Kebutuhan total program SPPG mencapai 20 ton per minggu. Sebagai tahap awal, APLS siap menyuplai 5 ton telur segar per minggu.

“Kami  Rahman menjamin kebijakan ini tidak akan memicu kelangkaan di pasar umum. Kebutuhan masyarakat luas tetap terpenuhi oleh pasokan reguler yang sudah beredar,” bebernya.

Saat ini, lanjut Roni, keanggotaan SPPG Situbondo baru mencakup 25 anggota yang mengelola 30 dapur produksi. Masih ada 19 unit SPPG di Situbondo yang belum bergabung dan diimbau untuk segera merapat demi penguatan koordinasi.

Selain sektor ekonomi, Pemkab Situbondo menegaskan komitmennya terhadap kelestarian lingkungan. Merespons instruksi Bupati terkait dampak operasional dapur, Roni Sugiharto menekankan bahwa pemenuhan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) bersifat wajib.

“Penyediaan IPAL merupakan syarat mutlak dari Badan Gizi Nasional (BGN) pusat untuk menjamin standar operasional yang higienis dan ramah lingkungan,” tegas Roni.

Ke depan, Pemkab Situbondo merencanakan program hilirisasi limbah tersebut untuk diolah menjadi pupuk organik bagi petani setempat. Kebijakan strategis terintegrasi ini dijadwalkan mulai diimplementasikan secara menyeluruh pada hari Senin mendatang.