​LAMONGAN, FaktualNews co – Langkah strategis langsung diambil Pemerintah Kabupaten Lamongan bersama DPRD dalam menatap tahun anggaran mendatang. Melalui Rapat Paripurna Persetujuan Bersama di Kantor DPRD Lamongan pada Senin (27/7/2026), kedua belah pihak resmi menyepakati Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.

Kesepakatan ini sekaligus menandai dimulainya penyusunan APBD 2027 yang difokuskan sepenuhnya pada percepatan pembangunan prioritas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

​Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menegaskan, penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS merupakan bentuk komitmen bersama antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menentukan arah kebijakan fiskal serta prioritas pembangunan daerah untuk tahun mendatang.

​”Berbagai masukan yang berkembang selama pembahasan akan menjadi bahan penyempurnaan pembangunan daerah, termasuk memperkuat kemandirian fiskal melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), revitalisasi BUMD, evaluasi regulasi pendapatan daerah, hingga penguatan tata kelola keuangan yang lebih efektif,” ujar Yuhronur, Senin (27/7/2026).

​Berdasarkan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), postur APBD 2027 dirancang seimbang dengan proyeksi pendapatan daerah mencapai Rp3,099 triliun. Angka tersebut bersumber dari PAD sebesar Rp713,857 miliar serta pendapatan transfer senilai Rp2,385 triliun.

​Sementara dari sisi belanja, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,099 triliun yang terbagi atas belanja operasi Rp2,146 triliun, belanja modal Rp382,918 miliar, belanja tidak terduga Rp5 miliar, serta belanja transfer Rp565,558 miliar.

​”Dengan postur tersebut, APBD 2027 diproyeksikan mencatat surplus sekitar Rp85,2 juta yang akan dikelola melalui mekanisme pembiayaan daerah,” terang Bupati Yuhronur.

​Adapun penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp42 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp42,085 miliar, sehingga Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2027 diproyeksikan berada di angka nol rupiah.

​Di sisi lain, Badan Anggaran DPRD turut menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis guna memperkuat kapasitas fiskal daerah. Rekomendasi tersebut meliputi optimalisasi PAD lewat digitalisasi pajak dan retribusi, pembenahan pengelolaan BUMD secara profesional, optimalisasi aset daerah, penguatan pengawasan OPD penghasil pendapatan, evaluasi regulasi pendapatan, hingga penambahan alokasi anggaran demi mempercepat Universal Health Coverage (UHC).

​”Kesepakatan KUA-PPAS ini menjadi fondasi penting bagi penyusunan Rancangan APBD 2027 yang diharapkan mampu menjaga stabilitas keuangan daerah sekaligus mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Lamongan,” ujar Freddy Wahyudi, Ketua DPRD Lamongan.