SAMPANG, FaktualNews.co – Pemerintah pusat sudah tidak lagi menyalurkan Program Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGaR) kepada petambak di Kabupaten Sampang sejak 2023. Kondisi tersebut dinilai berdampak terhadap kemampuan petambak dalam meningkatkan produksi karena harus menanggung sendiri biaya investasi dan operasional.

Kepala Bidang Perikanan dan Budidaya Diskan Sampang, Moh. Mahfud, mengatakan bantuan PUGaR terakhir diterima pada 2022. Sementara pada 2024 hanya terdapat bantuan pembangunan gudang garam yang diberikan kepada koperasi, bukan lagi melalui skema PUGaR.

“PUGaR terakhir diterima pada 2022. Tahun 2023 sudah tidak ada lagi. Yang masih ada pada 2024 hanya bantuan gudang garam untuk koperasi garam,” ujar Mahfud, Jumat (31/7/2026).

Ia menjelaskan, PUGaR merupakan program pemerintah pusat yang bertujuan meningkatkan produktivitas petambak garam melalui dukungan sarana dan prasarana. Bantuan yang pernah diberikan antara lain geomembran, pompa air, alat pemadat, hingga berbagai peralatan pendukung produksi.

“Program ini sangat membantu petambak, terutama untuk meringankan biaya investasi dan operasional. Namun, faktor yang paling menentukan tetap harga garam. Kalau harga garam bagus, petambak masih mampu berswadaya,” katanya.

Mahfud mengungkapkan, pada masa awal pelaksanaannya anggaran PUGaR tergolong besar. Bahkan nilai bantuan pernah mencapai lebih dari Rp5 miliar sebelum kemudian mengalami penyesuaian. Dalam beberapa tahun terakhir, besaran anggarannya juga masih berada di atas Rp1 miliar.

“Pada awalnya program tersebut bernama Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat, sebelum kemudian berubah menjadi Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGaR),” jelasnya.

Lebih lanjut, Mahfud menilai kebijakan pemerintah pusat saat ini lebih berorientasi pada ekstensifikasi atau pembukaan lahan garam baru di wilayah Indonesia bagian timur, seperti Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, untuk mengejar target swasembada garam nasional.

Meski demikian, ia berharap pemerintah tidak mengabaikan Pulau Madura yang selama ini dikenal sebagai sentra produksi garam nasional.

“Kami berharap pemerintah pusat tetap memberi perhatian kepada Madura. Jangan sampai Pulau Madura yang sudah lama menjadi Pulau Garam justru ditinggalkan karena fokus pengembangan diarahkan ke daerah baru,” tegasnya.

Ia menambahkan, peningkatan produksi garam di Madura tidak harus melalui pembukaan lahan baru, tetapi dapat dilakukan dengan program intensifikasi melalui penerapan teknologi, bantuan geomembran, serta pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan produksi dan saluran air.

“Daerah yang sudah existing seperti Madura seharusnya tetap dikembangkan. Intensifikasi melalui teknologi, bantuan sarana-prasarana, jalan, maupun saluran akan sangat membantu meningkatkan produktivitas petambak,” ujarnya.

Mahfud berharap langkah tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam percepatan pembangunan pergaraman nasional guna mewujudkan swasembada garam dan mengurangi ketergantungan terhadap impor.

“Harapan kami, program untuk petambak garam tetap ada sehingga target swasembada garam nasional bisa tercapai tanpa mengesampingkan peran Madura sebagai sentra garam Indonesia,” pungkasnya.