LAMONGAN, FaktualNews.co – Keberadaan sejumlah organisasi masyarakat (ormas) di berbagai wilayah Indonesia kembali menjadi sorotan. Tak sedikit ormas yang diduga terlibat dalam aksi kekerasan, intimidasi, serta mengganggu ketertiban umum. Bahkan, praktik premanisme hingga pungutan liar yang dilakukan oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan ormas, semakin meresahkan masyarakat dan mengganggu iklim investasi di tanah air.

Fenomena ini menyebabkan kekhawatiran di kalangan masyarakat, yang seharusnya merasa aman, kini justru merasa terancam dengan adanya tindakan-tindakan yang menakutkan dari oknum-oknum tersebut.

Dua organisasi kemasyarakatan Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) GRIB Jaya, mengungkapkan keprihatinan mereka terhadap kondisi sosial yang kini dirasakan kurang kondusif.

Sebagai bentuk komitmen mereka dalam menjaga keamanan dan ketertiban, kedua ormas tersebut melakukan audiensi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Lamongan. Audiensi yang dihadiri oleh Kasat Intelkam Polres Lamongan, Pasi Intel Kodim 0812, dan Intel Kejaksaan Lamongan ini bertujuan untuk mengupayakan penyelesaian berbagai masalah sosial yang terjadi.

Perwakilan dari Sekretariat Bersama MPC PP dan DPC GRIB Jaya Lamongan, Yoyok Eko Prasetyo, menegaskan bahwa pihaknya menolak keras segala bentuk provokasi, penyebaran hoaks, serta tindakan adu domba yang dapat merusak kerukunan antar warga.

“Kami juga menentang segala bentuk penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oknum-oknum yang mengatasnamakan ormas atau LSM untuk kepentingan pribadi, seperti tindakan intimidasi,” ujar Yoyok dalam kesempatan tersebut, Senin (22/9/2025).

Lebih lanjut, Yoyok menegaskan bahwa pihaknya tidak bermaksud menghakimi kelompok tertentu, namun mereka sangat menyayangkan fenomena penyimpangan yang terjadi di lapangan.

“Oknum-oknum yang mencatut nama LSM atau Ormas ini dianggap sebagai ancaman nyata terhadap persatuan dan ketentraman masyarakat,” Kata Yoyok.

Menanggapi pernyataan tersebut, Plt Kepala Bakesbangpol Lamongan, Dianto Hari Wibowo, memberikan apresiasi atas komitmen kedua ormas dalam menjaga keamanan daerah. Ia mengungkapkan bahwa masukan dari MPC PP dan DPC GRIB Jaya akan menjadi bahan evaluasi dalam pembinaan terhadap ormas dan LSM yang ada di Lamongan.

“Sebetulnya, banyak ormas yang berperan besar dalam membantu pemerintah daerah. Namun, sayangnya, sering kali suara mereka kalah dengan oknum-oknum yang justru menimbulkan keresahan. Kami berharap PP dan GRIB bisa terus mengkoordinasikan anggotanya hingga tingkat bawah, sehingga kondusivitas Lamongan dapat terjaga,” kata Dianto.

Bakesbangpol, lanjutnya, akan terus mengawasi dan menerima laporan dari masyarakat mengenai aduan terhadap ormas atau LSM yang terlibat dalam tindakan penyimpangan. Seluruh hasil evaluasi akan dilaporkan secara berjenjang kepada pihak terkait, mulai dari Bupati Lamongan hingga Kementerian Dalam Negeri.

Dianto menambahkan, pemerintah daerah berkomitmen untuk memastikan bahwa pembinaan ormas dan LSM tetap berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pembatasan kewenangan ormas yang dapat menimbulkan keresahan akan menjadi fokus utama agar tidak merugikan masyarakat luas.

Tindakan tegas terhadap oknum yang melakukan penyimpangan diharapkan menjadi langkah awal untuk mengembalikan rasa aman dan menghentikan praktik-praktik ilegal yang meresahkan masyarakat. “Pemerintah daerah akan terus berupaya memastikan bahwa ormas yang ada bisa berkontribusi positif dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat tanpa menimbulkan ketidaknyamanan,” pungkas Dianto.

Ke depan, diharapkan langkah-langkah strategis tersebut dapat mencegah potensi konflik yang disebabkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Semua pihak, baik ormas, LSM, maupun masyarakat, harus bersama-sama menjaga keamanan, kedamaian, dan kondusifitas wilayah agar Lamongan tetap menjadi daerah yang aman dan nyaman bagi semua pihak.