JOMBANG, FaktualNews.co – Polemik KPRI Sejahtera Jombang belum juga mereda. Di tengah persoalan pencairan simpanan anggota yang belum sepenuhnya terjawab, kini muncul kabar Ketua KPRI Sejahtera yang juga menjabat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Jombang, Hartono, dinonaktifkan dari jabatannya.

Informasi tersebut beredar di kalangan internal anggota koperasi. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum ada konfirmasi resmi dari Pemerintah Kabupaten Jombang mengenai kebenaran kabar tersebut.

Di sisi lain, mekanisme rapat KPRI Sejahtera juga menuai sorotan. Koperasi dijadwalkan menggelar rapat organisasi dan usaha pada Selasa (4/8/2026). Namun, undangan rapat disebut hanya ditujukan kepada ketua kelompok anggota.

Berdasarkan surat bernomor 37/1102/25/5.25/VIII/2026, rapat tersebut dijadwalkan berlangsung Selasa (4/8/2026). Surat ditandatangani Ketua I Hartono dan Sekretaris Rahmat Junaidi.

Keterbatasan peserta rapat tersebut memunculkan pertanyaan di kalangan anggota, khususnya terkait dasar pembentukan ketua kelompok serta sejauh mana anggota dilibatkan dalam pembahasan persoalan koperasi.

Salah seorang anggota KPRI Sejahtera berinisial AD mengaku tidak pernah mengetahui adanya pembentukan ketua kelompok sejak dirinya menjadi anggota koperasi.

“Yang saya pertanyakan, sejak kapan ada ketua kelompok? Semenjak saya menjadi anggota, tidak pernah ada pembentukan ketua kelompok. Seharusnya seluruh anggota diundang, bukan hanya perwakilan, karena persoalan ini sangat serius,” kata AD kepada FaktualNews.co, Senin (3/8/2026).

Menurutnya, persoalan tersebut bukan sekadar mengenai siapa yang hadir dalam rapat. Lebih dari itu, anggota membutuhkan keterbukaan mengenai kondisi koperasi, terutama menyangkut simpanan anggota yang hingga kini masih menjadi perhatian.

“Jangan sampai persoalan yang menyangkut dana anggota justru dibahas secara terbatas. Anggota memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka kondisi koperasi,” ujarnya.

Aliansi LSM Minta Keuangan Koperasi Dibuka

Sorotan terhadap mekanisme rapat KPRI Sejahtera juga datang dari Aliansi LSM Jombang yang selama ini mengawal persoalan koperasi tersebut.

Penasehat Aliansi LSM Jombang, Wibisono, meminta ketua kelompok yang menghadiri rapat tidak hanya membahas agenda organisasi dan usaha. Menurutnya, kondisi keuangan koperasi harus menjadi salah satu pokok pembahasan.

“Menanggapi surat undangan koperasi kepada ketua kelompok anggota KPRI, kami meminta kepada ketua kelompok yang hadir agar tegas dan fokus mengoreksi keuangan,” kata Wibisono.

Ia menilai rapat tersebut seharusnya menjadi momentum untuk membuka kondisi keuangan koperasi secara transparan kepada anggota, bukan justru memunculkan pertanyaan baru terkait mekanisme pengambilan keputusan.

Wibisono juga meminta anggota mengambil sikap apabila dalam proses pemeriksaan nantinya ditemukan bukti adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan koperasi.

“Apabila ternyata telah terjadi penyelewengan keuangan oleh pengurus, kami minta seluruh ketua kelompok berani tegas dengan mosi tidak percaya kepada pengurus dan selanjutnya dilakukan pembekuan kepengurusan,” tegasnya.

Pernyataan tersebut menambah sorotan terhadap tata kelola KPRI Sejahtera. Persoalan yang berkembang kini tidak hanya menyangkut keluhan pencairan simpanan anggota, tetapi juga transparansi keuangan dan pertanggungjawaban pengurus.

Kabar Penonaktifan Hartono Masih Tanda Tanya

Sementara itu, informasi mengenai penonaktifan Hartono dari jabatan Kepala Bapperida Jombang masih belum mendapatkan kepastian.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Jombang, Anwar, telah dikonfirmasi mengenai kabar tersebut, termasuk informasi bahwa posisi Kepala Bapperida disebut akan diisi sekretarisnya sebagai Pelaksana Tugas (Plt).

Namun, Anwar hanya memberikan jawaban singkat saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp.

“Belum,” jawabnya.

FaktualNews.co juga masih berupaya meminta konfirmasi kepada Bupati Jombang Warsubi mengenai kebenaran informasi penonaktifan Hartono.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Jombang maupun Hartono mengenai kabar tersebut.

Di tengah polemik KPRI Sejahtera, setidaknya terdapat dua persoalan yang masih membutuhkan kejelasan.

Pertama, benarkah Hartono dinonaktifkan dari jabatan Kepala Bapperida Jombang? Kedua, mengapa pembahasan mengenai koperasi yang menyangkut kepentingan seluruh anggota dilakukan melalui rapat yang hanya mengundang ketua kelompok?

Kejelasan atas kedua persoalan tersebut penting disampaikan secara terbuka agar polemik KPRI Sejahtera tidak berkembang menjadi spekulasi baru dan semakin menambah keresahan anggota.