LAMONGAN, FaktualNews.co-Luapan Sungai Bengawan Jero kembali melumpuhkan aktivitas warga Kabupaten Lamongan.

Ironisnya, di tengah banjir yang terus berulang dari tahun ke tahun, ratusan pelajar tetap harus berangkat sekolah dengan menembus genangan air setinggi betis hingga lutut.

Tanpa jaminan keselamatan, tanpa fasilitas pendukung, dan tanpa solusi nyata dari pemerintah.

Di Desa Bojoasri, Kecamatan Kalitengah, banjir bukan lagi peristiwa luar biasa. Jalan poros desa, permukiman warga, hingga akses menuju sekolah terendam air.

Namun, rutinitas pendidikan tetap dipaksakan berjalan di tengah kondisi yang jauh dari kata layak.

“Biasanya naik motor, tapi kalau banjir begini tidak mungkin,” ujar Sela Selvina, siswi MTs Khozainul Ulum, Rabu (17/12/2025).

Bagi Sela dan teman-temannya, berangkat sekolah berarti menyingsingkan seragam, mengganti sepatu dengan sandal, lalu berjalan kaki hampir satu kilometer di jalan licin yang berisiko membuat mereka terjatuh. Kondisi tersebut, menurutnya, bukan kejadian pertama.

“Kami jalan kaki karena takut jatuh. Sudah sering seperti ini,” katanya lirih.

Kenyataan ini menimbulkan pertanyaan serius soal pemenuhan hak dasar anak atas pendidikan yang aman dan bermartabat.

Di tengah narasi pembangunan dan pelayanan publik, pelajar di wilayah rawan banjir justru dipaksa mempertaruhkan keselamatan mereka demi hadir di ruang kelas.

Warga menyebut banjir Bengawan Jero telah terjadi hingga lima kali sepanjang tahun 2025. Asrori, warga Desa Bojoasri, mengatakan genangan air tak hanya merendam jalan, tetapi juga rumah-rumah warga selama lebih dari sepekan terakhir.

“Setiap tahun begini. Jalan tenggelam, rumah terendam, tapi tidak ada solusi permanen. Kami hanya disuruh menunggu air surut,” ujar Asrori.

Minimnya langkah antisipasi dan penanganan banjir memunculkan dugaan lemahnya koordinasi antarinstansi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lamongan saat dikonfirmasi belum mengetahui adanya banjir yang berdampak langsung pada aktivitas pelajar di Desa Bojoasri.

Pengakuan tersebut semakin mempertegas lambannya respons pemerintah daerah terhadap bencana yang sejatinya sudah berulang dan dapat diprediksi.