SITUBONDO, FaktualNews.co-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Situbondo resmi menyampaikan 21 rekomendasi strategis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2025.

Catatan penting ini disampaikan dalam rapat paripurna yang digelar pada Selasa (21/4/2026).

Rapat paripurna yang dihadiri langsung oleh Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo (Mas Rio), dan Wakil Bupati Ulfiyah ini berjalan kondusif.

Ketua DPRD Situbondo, Mahbub Junaidi, menegaskan bahwa rekomendasi tersebut merupakan hasil evaluasi mendalam yang mencakup sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan, hingga optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurutnya, DPRD menyoroti ketimpangan antara kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan Angka Rata-rata Lama Sekolah yang masih stagnan. Pemerintah diminta menyusun strategi konkret untuk memperpanjang masa sekolah masyarakat.

“Kami berharap penggunaan anggaran diminta lebih selektif agar tepat sasaran bagi warga tidak mampu. Selain itu,  masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi mandiri,  diharapkan tidak membebani anggaran program ini,”ujar Mahbub.

DPRD memperingatkan bahwa anggaran Berantas Plus saat ini hampir habis dan membutuhkan solusi cepat agar pelayanan tidak terhenti.

Adanya desakan untuk segera merealisasikan pembayaran jasa sopir ambulans rakyat yang selama ini dinilai belum optimal.

Menurutnya, sesuai Permendagri, dokumen rekomendasi ini akan diteruskan kepada Bupati Situbondo dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Mahbub Junaidi menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan pemantauan ketat terhadap implementasi di lapangan.

“Pemerintah daerah wajib melaporkan tingkat realisasi dari setiap rekomendasi ini. Kami akan pantau sejauh mana poin-poin ini dijalankan oleh pihak eksekutif,” tegas Mahbub.

Menanggapi catatan legislatif tersebut, Bupati  Situbondo yang akrab dipanggil.Mas Rio menyatakan apresiasinya.

“Rekomendasi ini sangat bagus dan menjadi acuan kami untuk bekerja lebih optimal. Kami berkomitmen untuk merealisasikannya sesuai dengan kemampuan dan kondisi keuangan daerah,” ujar Mas Rio.